Dalam kaidah Fiqih disebutkan “Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan”. Para pemimpin hakikatnya merupakan representasi suara rakyat yang mereka pimpin. Para pemimpin tidak lebh dari pelayan masyarakat yang harus mengabdikan kepemimpinannya untuk kemaslahatan rakyat, bukan sebaliknya.

Dengan demikian pemimpin dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan pertimbangan kebaikan (mashlahah) maupun yang lebih mashlahah diantara hal-hal yang mashlahah lainnya. Disamping itu, yang harus dijadikan catatan dalam pengambilan keputusan adalah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kemaslahatan yang bersifat umum/ mashlahah ‘âmmah di atas kemaslahatan pribadi dan golongan.

Hal ini tersirat dalam surat al-An’am ayat 152: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat”. Secara eksplisitnya ayat di atas memang hanya berbicara tentang pengelolaan harta anak yatim, secara implisitnya mengandung pesan universal yang menunjukan bahwa seorang pemimpin memiliki posisi seperti wali anak yatim, dimana ia bertanggung jawab penuh terhadap harta dan kemaslahatan si yatim, sekaligus akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah swt. kelak. Maka seorang pemimpinan harus mewujudkan stabilitas publik dan stabilits ukhrawî dalam kesadaran batinnya. Sehingga manipulasi kekuasaan tidak pernah dan tidak akan ia lakukan.

Dalam sebuah riwayat, khalifah ‘Umar ra. pernah berkata: “dalam mengelola harta negara/ bayt al-mâl, aku memposisikan diriku sebagaimana wali yatim. Apabila aku sangat membutuhkan, aku akan menggunakan sekedar kebutuhan. Jika aku sudah memperoleh kecukupan, aku akan mengembalikannya. Tapi bila tidak membutuhkan, aku tidak akan mengambilnya”. Sikap Khalifah ‘Umar mengenai kebijakan kaum Muslimin selalu mengacu pada hal-hal yang lebih maslahah, seperti seorang wali kepada anak yatim. Sebagai seorang khalifah, ‘Umar memiliki hak untuk menggunakan harta itu sebagi gaji, namun ia hanya mengambil sekedar yang dibutuhkan. Jika ia merasa cukup, ia tidak mengambil apapun darinya. Semestinya para pemimpin kita bisa bersikap seperti khalifah ‘Umar, seorang pemimpin yang bisa memelihara aset-aset negara yag merupakan milik rakyat, mengelola sesuai prosedur, dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat. Serta bisa menciptakan rasa aman dalam pengelolaannya, sehingga dalam menjalankan rutinitas ekonominya, rakyat merasa aman, tenang, dan terlindungi. Wa Allahu a’lam.